Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga Harus Diperluas

19-12-2017 / KOMISI VII
Tim Kunker Komisi VII dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron saat memberi surprise kompor gas ke masyarakat pengguna JarGas di Cirebon. Foto: Odjie/od

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendorong perluasan penggunaan Jaringan Gas (JarGas) dengan memanfaatkan sumur-sumur gas tua oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) agar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

 

Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau langsung pemanfaatan JarGas oleh masyarakat yang dikelola PGN di Kota Cirebon, Jawa Barat Kamis malam lalu (14/12/2017).

 

Herman menambahkan, jika JarGas diperluas dengan penugasan kepada BUMN terkait didukung oleh Kementerian ESDM akan menjadi kekuatan yang dahsyat sehingga masyarakat tidak lagi susah payah mengeluarkan biaya lebih besar, antri berkepanjangan gas elpiji 3 kg, serta tak ada lagi keluhan kelangkaan gas subsidi.

 

“Solusi untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap gas elpiji 3 kg subsidi adalah dengan jaringan langsung, gasnya lebih murah, aman dan masyarakat yang menggunakannya selama 3 tahun merasa senang dan mudah. Dulu sering kehabisan gas saat masak untuk sahur, setelah menggunakan JarGas tidak terjadi lagi,” terang politisi Demokrat ini.

 

Legislator Dapil Indramayu-Cirebon ini juga meyakinkan bahwa kemampuan fiskal ESDM harus bisa mendorong pemanfaatan jaringan gas lebih besar lagi bagi masyarakat. Komisi VII DPR akan mendorong seluas-luasnya secara lebih massif pemberian bantuan untuk pembangunan jaringan gas di masyarakat dan PGN harus siap untuk melaksanakan itu.

 

“Tidak mungkin PGN menanggung sendiri semua penugasan dengan ketidakekonomisan usahanya, ini sama saja akan mendekatkan PGN pada kebangkrutan. Jadi harus ada keseimbangan bahwa pemerintah membantu dalam jaringannya, kemudian memberi stimulus anggaran APBN, pada sisi lain korporasi PGN tidak merasa dibebani oleh penugasan yang memberatkan pihak perusahaan,” imbuhnya.

 

Kang HERO, demikian sapaan yang biasa dipakai Herman Khaeron di sosial medianya menjelaskan pemerataan jaringan gas oleh Kementerian ESDM dengan membuat pemetaan di mana saja yang ada sumber sumur gasnya, kelayakan (visibilitas) dalam kawasan tertentu, serta PGN punya interconectivity untuk melakukan usahanya di wilayah itu.

 

Jobi Triananda Hasjim selaku Direktur PGN yang mendampingi kunjungan menyatakan, saat ini PGN baru melayani 200 ribu pelanggan rumah tangga, jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Kendala utama adalah pasokan gasnya tidak ada dimana-mana dan terbatasjaringan infrastruktur gasnya juga masih terus dikembangkan.

 

“Kami berharap dengan adanya holding BUMN nanti akan menambah kemampuan kita untuk membantu program pemerintah membangun jaringan gas agar bisa dinikmati lebih banyak oleh masyarakat Indonesia,” ungkap Jobi.

 

Usai pertemuan dengan Direksi PGN, Perwakilan Kementerian ESDM, BPH Migas dan stake holder lainnya, Tim Kunker Komisi VII DPR berkesempatan meninjau Jaringan Gas ke rumah penduduk dan memberikan surprise kompor gas kepada pengguna JarGas yang dikunjungi.

 

Ikut dalam Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI antara lain Herman Khaeron (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VII DPR), Mercy Chriesty Barends, Nawafie Saleh, Ivan Dolly Gultom, Ramson Siagian, Muhammad Nasir, Andi Yuliani Paris dan Peggi Patrisia Pattipi.( ojie,mp) foto: Naefuroji

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...